Calon Senator Martinus Siki Blusukan ke Pasar Tradisional

Kupang, citranusaonline.com - Calon Senator asal NTT, Nomor Urut 43, Martinus Siki, SH. MH melakukan blusukan alias kunjungan ke Pasar Oeba dan Pasar Inpres Naikoten di Kota Kupang, Rabu (02/04/19).

Aksi blusukan yang dilakukan oleh Calon Anggota DPD-NTT tersebut, seperti diberitakan freedomntt.com, mendapat sambutan hangat dari para pedagang maupun masyarakat yang sedang berbelanja. 

Bagi Tinus (begitu sapaan akrabnya, red) kunjungan seperti itu bukan hal baru baginya. Menurutnya, kunjungan  seperti itu merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mengetahui kondisi pasar yang ada di NTT dan melihat secara langsung masyarakat yang berjualan di pasar. ini akan menjadi agenda khususnya saya untuk memperjuangkan ini di Pusat bila saya terpilih nanti. 

"Kegiatan blusukan ini bukan baru bagi saya,  tapi sudah sering saya lakukan saat saya berkunjung ke daerah, jauh sebelum saya maju sebagai calon DPD." Ungkapnya

Usai melakukan kunjungannya, Martinus saat berbincang dengan wartawan mengatakan, akan memperjuangkan pemekaran Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) jika terpilih sebagai anggota DPD pada Pemilu 17 April 2019.

TTS memiliki luas 3.947 kilometer persegi dan merupakan merupa salah satu kabupaten terluas di NTT.

Menurut Martinus, saat ini pemerintah belum mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Namun, setelah dicabut, usulan pemekaran TTS menjadi prioritas dan diperjuangkan secara konsisten.

Sebelum moratorium,  sudah adala usulan-usulan DOB dari NTT yang masuk ke pemerintah pusat. Yakni Kabupaten Amfoang, Amanatun, Pantar, Pahungga Lodu, Sumba Selatan, Sumba Timur Jaya, Adonara, Kota Maumere, dan Provinsi Timor yang akan dimekarkan dari NTT. Daerah otonomi baru tersebut juga akan diperjuangkan oleh Martinus Siki jika terpilih sebagai anggota DPD.

Ini yang menjadi fokus dan perhatian khusus baginya karena pembentukan sejumlah daerah otonomi baru sejak belasan tahun lalu, akan tetapi hingga kini pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah itu masih tidak maksimal.

Ia mengatakan, "Contoh saja Kabupaten Nagekeo dimekarkan sejak 2007 dari Kabupaten Ngada, namun sampai 2019, belum ada fasilitas kantor seperti pengadilan negeri maupun kantor polres," ujarnya.

Akibatnya warga membutuhkan pelayanan dari dua instansi tersebut harus pergi Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada sejauh 87 kilometer. Selain itu, Kabupaten Sumba Barat Daya yang juga dimekarkan dari Sumba Barat sejak 2007, belum memiliki kantor polres." pungkasnya (cn/*)