Gubernur Laiskodat Lupakan Kelor Sebagai Program Unggulan

Jubir FOD DPRD NTT, Reni Marlina Un

Kupang, citranusaonline.com - Fraksi Partai Demokrat (FPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT menilai Gubernur NTT, Viktor Laoskodat melupakan program pengembangan kelor sebagai salah satu program prioritas dan unggulan yang dapat menjadi sumber devisa baru dan dapat mengatasi masalah gizi buruk dan stunting (pengerdilan tubuh, red) sebagaimana pidato perdananya dalam Rapat Paripurna DPRD NTT.

Penilaian tersebut disampaikan Fraksi Partai Demokrat dalam Pendapat Akhirnya terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD NTT Tahun Anggaran 2018, Jumat pekan lalu.

“Ternyata belum juga genap setahun, Kelor sang Pohon emas Inspirasi  Revoluasi hijau ini sudah dilupakan dalam alokasi prioritas APBD NTT,” ujar Juru Bicara FPD DPRD NTT, Reni Marlina Un.

Menurut FPD, kritik publik maupun Fraksi Partai Demokrat terhadap alokasi belanja daerah sebelumnya, termasuk dalam APBD tahun anggaran 2018 lalu adalah masih besarnya potensi in-efisiensi anggaran maupun ketidakcermatan perencanaan program dan anggaran. “Yang pada gilirannya tidak berhasil menjawab kebutuhan masyarakat terutama meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tandas Reni.

Fraksi Partai Demokrat mencontohkan dalam APBD 2019 yang sedang berjalan saat ini, program unggulan bahkan prioritas dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat sebagai symbol revolusi Hijau NTT. “Dan penurunan stunting melalui kelor justru hanya dialokasi sekitar Rp 700 juta lebih pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan NTT,” kritik FPD.

Kenyataan tersebut, kata FPD, berbanding terbalik dengan Pidato  perdana Bapak Gubernur dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Propinsi NTT, pada Senin, 5 September 2018 yang memberikan memberikan pesan tegas penuh pengharapan.

“Bahwa Marungga (kelor) akan dikembangkan menjadi sumber devisa baru bagi Nusa Tenggara Timur, kelor menjadi pohon masa depan yang diandalkan untuk mengatasi kekurangan gizi dan "stunting" yang mencemaskan. tumbuhan kelor di NTT adalah yang terbaik di dunia sehingga bisa membuatnya menjadi "emas hijau" yang akan bernilai ekonomi tinggi,” ungkap FPD.

Fraksi Partai Demokra, kata Reni, sekali lagi mengingatkan pemerintah agar terus bercermin dari evaluasi terhadap tata kelolah Anggaran belanja daerah pada tahun 2018 lalu serta dampak-dampaknya bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur.

“Karena itu, Fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah saat ini tidak justru menjadi makin mencemaskan bagi kita semua dalam hal efisiensi anggaran serta tata kelolah belanja daerah yang baik dan berkualitas,” baca Reni. (cn/ian).