Gubernur Laiskodat Mangkir Dari Paripurna, DPRD NTT Protes

Kupang, citranusaonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT memprotes mangkirnya Gubernur NTT, Viktor Laiskodat dan Wagub, Joseph Nai Soi dalam sidang Paripurna DPRD NTT dengan agenda penyampaian Laporan Komisi-komisi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2018 di  Gedung DPRD NTT, Selasa (18/6/19) pagi.

Seperti disaksikan media ini, pada awal sidang paripurna tersebut, beberapa anggota DPRD NTT menyoroti ketidakadiran Gubernur Laiskodat dan Wagub Nai Soi dalam sidang Paripurna tersebut karena sedang melakukan kunjungan ke distrik Oekusi, Republic Democratic Timor Leste (RDTL). Gubernur dan Wagub dinilai tidak mengormati DPRD sebagai mitra.

“Fraksi PDIP sangat prihatin kedua pimpinan pemerintah tidak hadir di paripurna ini. Ini menyangkut kehormatan lembaga. Seharusnya salah satu harus hadir," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD NTT, Gusti Beribe.

Menurut Gusti, kunjungan ke Oekusi tidak lebih penting dari Sidang Paripurna tersebut. "Apa urgensinya kegiatan di sana sehingga keduanya hadir di Timor Leste. Gubernur dan Wagub seolah mengabaikan sidang ini,” tandas Beribe.

Kritik senada juga disampaikan anggota dewan lainnya Maksi Proklamasi Ebu Tho dan Anwar Hajrar. Sidang Paripurna pun menjadi alot dengan debat kusir soal ini. Karena itu, Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa yang memimpin sidag, menskors sidang untuk dilakukan lobi dalam forum rapat pimpinan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo yang ditemui wartawan usai Sidang Paripurna menjelaskan,

dalam rapat pimpinan itu juga terjadi debat yang alot. Sebab hampir semua unsur pimpinan menolak melanjutkan sidang paripurna tersebut.

Tapi akhirnya, lanjut Winston, suasana menjadi cair dengan kesepakatan, paripurna tetap dilanjutkan karena gubernur dan wagub sudah diwakili oleh Sekda NTT, Ben Polo Maing dan Sidang Paripurna dilanjutkan.

“Ini bukan soal kesibukan tapi soal kehormatan kepada lembaga dewan dan etika bermitra. Ini tidak boleh kompromi, dan harus pastikan bahwa pesan ini sampai ke gubernur untuk tidak boleh terulang lagi,” tandas Winston.

Menurut Winston, sidang paripurna adalah forum tertinggi di DPRD, karena itu kehadiran gubernur dan wagub sangat penting. Selama 9 bulan memimpin NTT, kata Winston, kehadiran Gubernur di sidang paripurna sangat minim. 

"Gubernur hadir di paripurna selama ini baru sekitar lima kali. Kami (DPRD) merasa gubernur tidak punya respek dan tidak menghormati DPRD sebagai mitra,” tandas Winston dengan nada Kecewa. (cn/ian)