Dewan Minta Dinas PUPR NTT Awasi Pekerjaan Jalan Bealaing – Mbazang Rp 14,1 M

Progres Fisik Proyek Jalan
Bealaling-Mukun Mbazang hanya sekitar 100 meter

Bajawa, citranusaonline.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT diminta untuk serius mengawasi pelaksanaan pekerjaan Jalan Bealaing – Mbazang yang dikerjakan PT Agogo Golden Group karena dikuatirkan akan bermasalah akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang rendah.

Permintaan itu disampaikan anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, Patrianus Lali Wolo, S.Pt, MM asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTT 5 (meliputi Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada) yang dimintai tanggapannya terkait pelaksanaan pekerjaan ruas Jalan Provinsi Bealaing – Mukun - Mbazang yang progres fisiknya masih sangat rendah.

“Saya minta Dinas PUPR NTT memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan peningkatan Jalan Bealaing – Mukun – Mbazang, khususnya di segmen 2. Kontraktor pelaksananya harus diawasi dan diingatkan karena dengan progres fisik yang rendah saat ini akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan rendahnya kualitas fisik jalan tersebut,” ujar Lali Wolo yang dihubungi melalui telepon selularnya belum lama ini.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil NTT 5, Lali Wolo memberikan apresiasi terhadap alokasi anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk membuka isolasi wilayah di perbatasan antara Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada,khususnya dari Mukun-Bealaing ke Elar hingga ke perbatasan Mbazang. Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada.

“Kita harapkan dengan alokasi anggaran yang begitu besar, pemerintah Propinsi NTT, khususnya Dinas PUPR NTT dan juga PT. Agogo Golden Group, benar-benar melaksanakan pekerjaan itu sesuai kontrak.  Mengapa? Karena memang lokasi dan medannya cukup berat. Jangan sampai nanti pekerjananya sudah louncing oleh Pemprov tapi pelaksanaannya tidak sesuai harapan.” Ujar Lali Wolo mengingatkan.

Menurut Lali Wolo, Dinas PUPR harus pro-akif melakukan pengawasan di lapangan. “Antara lain memantau progres dan kemajuan fisik pekerjaan. “Apakah jumlah peralatan dilokasi proyek sesuai dengan dokumen kualifikasi atau tidak?  Hal ini penting karena jika Dinas terkait terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya duduk di balik meja, maka tentunya akan berdampak buruk pada kualitas pekerjaan,” kritiknya.

Menurut Lali Wolo, ia mengenal daerah yang menjadi lokasi proyek karena merupakan tempat kelahirannya. “Saya kenal betul jalan Mukun-Mbazang. Medannya cukup berat, jangan sampai nanti kesannya dikerjakan dengan terburu-buru.  Louncing saja. Dibiarkan dulu, nanti ketika masa kontraknya mau habis baru kita buru-buru. Itu tentu akan berdampak pada kualitas pekerjaan,” jelasnya.

Lali Wolo mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama mengawasi pembangunan jalan tersebut. “Pada saatnya nanti secara kelembagaan kami akan meminta pertanggungjawaban Dinas terkait dan juga pihak Kejaksaan Tinggi NTT (tim TP4D). Bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi semata-mata untuk memastikan pekerjaan tersebut harus berjalan sesuai dengan kontrak,” tandasnya. (cn/tef)