 |
| 4 Unit Mobil Toyota Fortuner Untuk Forkompimda. |
Kupang, citranusaonline.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT telah membelikan 11 unit mobil mewah baru bagi para Pimpinan Daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dengan anggaran sekitar Rp 6 Milyar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun citranusaonline.com, Pemprov NTT melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) NTT melalui pelaksanaan anggaran mendahului perubahan APBD tahun 2019 (yang disetujui Pimpinam DPRD NTT, red) , telah membelikan 11 unit mobil mewah untuk digunakan/dihibahkan kepada para pimpinan daerah.
Informasi yang dihimpun media ini, 11 unit mobil mewah tersebut, terdiri atas 10 unit Toyota Fortuner. Sedang 1 mobil lainnnya merupakan mobil import karena tidak rakit/dibuat di Indonesia, yakni 1 unit Toyota Alphard. Harga mobil ini sekitar Rp 1 - 2 Milyar.
 |
| Mobil Toyota Alphard senilai Rp 1-2 Milyar |
Mobil-mobil mewah dengan total nilai sekitar Rp 6 Milyar tersebut telah dibagikan kepada para pimpinan daerah (Forkompimda) di NTT. Mobil Toyoya Alphard akan dijadikan mobil dinas Gubernur NTT.
Dari 10 unit mobil Fortuner tersebut, 4 unitnya akan dijadikan mobil dinas 4 orang pimpinan DPRD NTT. Sedangkan sisanya antara lain dihibahkan kepada Kapolda NTT, Kajati NTT, dan Dandrem 161 Wirasakti dan pimpinan daerah lainnya.
Seperti disaksikan citranusaonline.com pekan lalu, tampak 4 unit mobil Fortuner yang akan diberikan kepada para pimpinan daerah dan 1 unit Toyota Alphard yang diperuntukan bagi Gubernur NTT diparkir di pelataran depan bagian barat kantor Gubernur NTT.
Kepala BPAD NTT, Sony Libing yang berusaha dikonfirmasi citranusaonline.com belum dapat ditemui karena sedang berada di luar daerah.
Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD NTT dalam Pandangan Umum-nya menyoroti alokasi anggaran Rp 6 Milyar untuk pengadaan mobil bagi pimpinan daerah yang tergabung dalam Forkompimda.
Menurut Fraksi Partai Demokrat, pembelian mobil untuk para pimpinan daerah yang tergabung dalam Forkompimda tersebut, mungkin sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam rangka kemitraan.
“Tetapi belum tepat dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat,” tandas Juru Bicara FPD, Leonardus Lelo.
Bagi FPD, Pemprov NTT perlu mendorong untuk melakukan efisiensi dengan membatasi pembelian kendaraan operasional serta penataan kendaraan-kendaraan operasional yang ada.
“Sehingga anggaran yang besar itu dapat dialokasikan untuk kepentingan pembangunan daerah yang masih dibutuhkan masyarakat,” tandas Lelo membacakan Pandangan Umum FPD DPRD NTT. (cn/ian)
No comments:
Post a Comment