Demokrat Konsisten Kritik Sembrononya Tata Kelolah APBD NTT

Winston Rondo

Kupang, citranusaonline.com - Fraksi Partai Demokrat (FPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT tetap konsisten mengkritik Pemerintah Propinsi NTT terkait tata kelolah pemerintahan dan Anggaran Pendapatan dan Pembangunan Daerah (APBD) NTT Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dinilai sembrono.

Kritik terkait sembrononya tata kelolah pemerintahan dan Anggaran Pendapatan dan Pembangunan Daerah (APBD) NTT Tahun Anggaran (TA) 2019 tersebut kembali disampaikan FPD DPRD NTT dalam Kata Akhir fraksinya terhadap APBD Perubahan TA 2019 di Gedung DPRD NTT, Selasa (20/8/19) malam.

Dalam Kata Akhir fraksi yang ditandatangani Winston Rondo (Ketua), Anselmus Tallo (Sekretaris), dan Reni Marrlina Un sebagai Juri Bicara (Jubir), FPD menegaskan sikapnya yang ingin mendorong Pemprov NTT agar taat terhadap mekanisme perencanaan dan penganggaran yang benar dalam koridor tata kelolah pemerintahan dan keuangan daerah yang baik.

“Fraksi ingin mendorong kita sekalian untuk makin taat pada mekanisme perencanaan dan penganggaran yang benar dalam koridor tata kelolah pemerintahan dan keuangan daerah yang baik bukan mekanisme tata kelolah yang sembrono,” ujar Reni Marlina Un membacakan Kata Akhir fraksinya.

Demokrat juga mengkritik tanggapan  Pemprov NTT yang dinilai hanya menyebut banyak adagium/pepatah tetapi tidak menjawab persoalan sebenarnya.  “Sebuah tanggapan ‘menarik’ yang dibumbui puluhan pepatah maupun frase Bahasa Latin. Kami patut memberikan apresiasi kepada Bapak Wakil Gubernur yang sangat menguasai Bahasa Latin, namun ada kesan kuat pemaksaan konteks penggunaan frase-frase maupun adagium latin sehingga tanggapan itu lebih membahas pilihan kata Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum tersebut dan justru tidak menanggapi substansinya,” baca Reni.

Akibatnya, lanjut FPD, tanggapan tersebut banyak yang tidak nyambung dan bahkan agak rancu alur pikirnya serta sangat terkesan adanya ketersinggungan pribadi.  “Dengan tidak ingin terjebak dalam ‘gambaran ketidakmatangan emosional’ yang sama, maka dengan rendah hati ijinkanlah kami kembali menegaskan kembali beberapa sikap politik kami agar dapat dipahami dengan lebih jernih dan cerdas terhadap substansi pemandangan politik Fraksi Partai Demokrat,” kritik FPD.

Dalam kata akirnya, FPD kembali menegaskan sikapnya terhadap beberapa persoalan, antara lain pola sinterklas Pemprov NTT yang dengan mudah menjanjikan anggaran Ro 10 Milyar dalam sejumlah kunjungan.

“Bagi Bapak Gubernur maupun Wakil Gubernur uang Rp 100 miliar itu tak seberapa, bahkan beranggapan “hanya orang yang picik dan pesimis bodoh serta ethos kerja yang rendah yang mengatakan uang ratusan miliar sebagai angka yang fantastis,” kata Reni.

Ketahuilah Bapak-bapak, lanjut Reni, bahwa ratusan miliar rupiah itu mungkin saja tidak ada apa-apanya untuk Bapak-Bapak. “Tapi sebaliknya satu rupiah itu sangat berarti untuk sesama saudara kita yang menderita stunting dan gizi buruk, anak-anak yang tidak memiliki seragam untuk bersekolah, yang sulit memenuhi kebutuhan sandang dan papannya. Dan lebih dari itu, harus kita pahami bersama bahwa uang itu adalah ‘uang rakyat’ bukan uang pribadi,” tandas Reni. (cn/ian)