Keinginan Gubernur Laiskodat Kandas, Warga Komodo Tak Direlokasi

Aksi Warga Komodo Menolak Penutupan Pulau Komodo dan Relokasi Warganya di Labuan Bajo.

MAKSUD hati memeluk gunung, namun apalah daya tangan tak sampai. Maksud hati menutup Pulau Komodo dan merelokasi warga penghuninya, namun apalah daya itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Pempus).

Pepatah di atas dapat menggambarkan kandasnya keinginan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) untuk menutup Pulau Komodo dan merelokasi sekitar 2.000 jiwa warga penghuni pulau tersebut.

Keinginan Gubernur VBL itu harus kandas karena Pemerintah Pusat (Pempus) sebagai pemilik dan pengelola Taman Nasional Komodo (TNK), secara tegas menolak keinginan tersebut.

Setelah beberapa bulan diwacanakannya keinginan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat untuk menutup Pulau Komodo dan merelokasikan warga yang mendiami pulau tersebut, akhirnya Pempus mengambil sikap tegas untuk menolak keinginan tersebut. Sikap tegas itu diambil Tim Terpadu lintas kementerian karena Pempus yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan tentang pengelolaan TNK, bukan pemerintah Provinsi NTT.

Penolakan tersebut disampaikan Menteri Parawisata, Arief Yahya. Menurutnya, Pulau Komodo tidak akan ditutup untuk wisatawan. “Masyarakat di kawasan ini juga tidak akan dipindah. Ini sesuai dengan keputusan tim terpadu yang melibatkan lintas kementerian,” ujarnya.

Arief menjelaskan, keputusan tersebut sangat dinantikan para pelaku wisata dan biro perjalanan wisata untuk memastikan promosi dan pemasaran paket wisata. Selama ini para pelaku sangat menantikan kepastian dari pemerintah terhadap akses wisata di pulau yang memiliki hewan langka Komodo. Sejumlah operator tidak berani menjual paket wisata ke sana karena masih menunggu kepastian.

Keputusan Pempus tersebut disambut baik mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD NTT. Winston Rondo. Menurut Winston, keputusan tim terpadu lintas kementerian dan sikap menteri pariwisata, pertanda pemerintah pusat punya keberpihakan jelas kepada rakyatnya sendiri. Pemerintah pusat mendengar aspirasi dan tangis gelisah warganya.

"Dengan adanya kepastian ini diharapkan akan membawa angin segar bagi dunia pariwisata ke Pulau Komodo dan tahun 2020. Pemerintah tidak menutup Pulau Komodo dan tidak merelokasi penduduknya. Ini harus segera difinalisasi, minimal dalam bentuk surat edaran Kemenpar dan KLH (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) kepada para pelaku usaha di Indonesia dan seluruh dunia agar mereka tetap memasukan TNK dalam paket oerjalanan wusatanya,” papar Rondo.

Anggota DPRD NTT periode 2014- 2019 ini menegaskan kepada gubernur dan Pemerintah NTT agar tidak boleh ada wacana dan aksi apapun lagi yang  mengganggu urusan dan kewenangan Pempus di TNK, Kkhususnya terkait penutupan Pulau Komodo dan relokasi warganya.

“Biarkan rakyat NTT yang tinggal di Pulau Komodo bisa tidur tenang dan ikut aktif bersinergi membangun parawisata di Komodo. Saya tetap percaya bahwa resep terbaik membangun parawisata di NTT sebagai prime mover pembangunan ekonomi hanya bisa dilaksanakan jika melibatkan rakyatnya sendiri sebagai pelaku wisata utama dan yang berdaulat di atas tanah kelahirannya sendiri," tandas Winston.

Sebelumnya Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat berencana menutup Pulau Komodo dari kunjungan wisata. Alasannya untuk pengembangbiakan hewan ini. Namun rencana itu banyak menimbulkan pro kontra di masyarakat. Banyak pihak mengatakan, rencana tersebut dianggap akan berdampak pada pendapatan daerah, namun diklaim  Pemerintah NTT demi menggenjot populasi Komodo.

Hingga akhirnya dibentuk tim terpadu dibawa kendali Kementerian LHK, untuk mengadvokasi masalah yang ada di pulau ini. Apalagi otoritas taman nasional yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut saat ini tidak ada darurat populasi maupun ancaman lingkungan. (cn/tim)