Senator Hilda : Pembangunan Pariwisata NTT Harus Utamakan Masyarakat Lokal

Kupang, Citra Nusa Online.Com – Pembangunan Pariwisata NTT harus mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar destinasi-destinasi wisata.

Demikian dikatakan Senator Hilda Manafe dalam rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Pemprov NTT di kantor gubernur pada Selasa (12/11/19).

“Para pelaku industri pariwisata dan perhotelan, harus mengutamakan masyarakat sekitar. Sebab merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan alam yang ada di rumah mereka sendiri,” tandas senator kelahiran Kupang tersebut.

Menurut Senator Hilda, Pemprov NTT harus benar-benar memperhatikan masyarakat lokal di tengah semaraknya pembagunan pariwisata saat ini.  “Saya inginkan agar semua konsep pembangunan sektor pariwisata melibatkan masyarakat lokal. Pembangunan infrastruktur misalnya, harus mengoptimalkan sumber daya lokal,” ujarnyanya.

Permintaan Senator Hilda mendapat apresiasi dari anggota Komite III DPD RI yang hadir saat itu. Menurut mereka, konsep pembangunan spot wisata memang harus melibatkan masyarakat lokal agar mereka benar-benar menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Seperti diketahui, pemerintah pusat mencanangkan Labuan Bajo NTT sebagai satu dari objek wisata unggulan nasional selain Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB.

Dalam rapat tersebut, Komite III DPD RI mengagendakan pembahasan tentang Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas.

“Salah satu tujuan undang-undang pariwisata adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin ini harus dijadikan landasan dalam setiap pembagunan sektor pariwisata di NTT,” kata Senator Hilda.

Masyarakat di sekitar objek-objek wisata, lankutnya, harus benar-benar merasakan dampak langsung dari kunjungan wisatawan ke daerahnya. “Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton yang tidak mendapatkan keuntungan ekonomi sama sekali,” tegas senator yang juga istri Walikota Kupang tersebut.

Menurut Hilda, program 4 destinasi wisata super prioritas yang dicanangkan pemerintah pusat akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru pengelolaan pariwisata di NTT. Ia meminta agar dalam setiap kebijakan, pemerintah jangan hanya fokus mengejar keuntungan financial bagi APBN dan APBD semata, tapi juga harus memperhitungkan nasib masyarakat NTT. (cn/tim)