• Jelajahi

    Copyright © Citra Nusa Online

    Iklan

    Iklan

    Gubernur Laiskodat Dikecam PMKRI Terkait Pernyataannya Soal Kematian TKI

    PT Mitratin Group
    Monday, December 2, 2019, December 02, 2019 WIB Last Updated 2021-07-22T10:01:09Z

    Kupang, Citra Nusa Online.Com - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang mengecam keras pernyataan Gubernur Viktor Laiskodat yang dinilai tidak manusiawi terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT yang tewas karena menjadi korban Human Trafficking.

    Kecaman PMKRI tersebut menanggapi pernyataan Gubernur Laiskodat - yang dikutip dari media online (26/11/2019) - terkait TKI ilegal gubernur NTT mengatakan, “Kalau sukses syukur, jika tewas dikubur”.

    PMKRI Kupang sangat menyayangkan pernyataan tersebut bisa keluar dari mulut orang nomor satu di NTT. “Orang yang oleh sebagian masyarakat mengkultuskannya karena anggapan gebrakan Gubernur Viktor mampu menjawab ekspektasi dan tantangan persoalan hidup rakyat banyak yaitu masyarakat NTT,” tulis PMKRI.

    Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GerMas) PMKRI Kupang, Alexius Easton Ance kepada media ini mengatakan, ada beberapa point penting yang bisa  dimaknai dari peryataan Gubernur Laiskodat tersebut.

    “Pertama dari sisi kemanusiaan, pernyataan itu terimplisit makna bahwa Gubernur Laiskodat sama sekali tidak mempunyai rasa empati terhadap sesama manusia. Apalagi dalam konteks ini, maksud yang dikatakannya itu adalah rakyatnya sendiri,” ujar Alexius.

    Menurut PMKRI, pernyataan Gubernur Laiskodat sangat menyayat hati bagi keluarga korban tewas yg saat ini sudah sama dengan angka kematian TKI NTT tahun 2018, yakni sebanyak 105 orang.

    “Pernyataan itu adalah representasi dari apa yang dikatakan oleh Thomas Hobes, “Homo Homini Lupus ; manusia adalah serigala bagi sesamanya” karena pernyataan itu sangat tidak manusiawi,” tandas Alexius.

    Kedua, lanjutnya, pernyataan itu terimplisit  pula keinginan gubernur yang mau menyatakan kepada rakyat NTT tentang ketidakmampuannya memaksimalkan kerja seluruh stakeholder untuk mengatasi berbagai macam problematika yang telah lama menggurita di NTT, khususnya dalam masalah TKI asal NTT.

    “Kenapa? Karena berbicara tentang NTT itu berbicara tentang banyak masalah. NTT itu diidentik dengan kemiskinan, SDM rendah, Pengangguran, Trafficking, masalah Infrastruktur, dan persoalan lainnya yang telah lama menggerogoti daerah ini, sehingga kehadiran dari gubernur Laiskodat dengan propaganda politik yang katanya mampu membawa daerah ini keluar dari lingkaran banyaknya persoalan menjadi harapan dari masyarakat NTT,” tulis PMKRI.

    Menurut PMKRI,  publik masih mengingat dengan jelas saat Gubernur Laiskodat memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Cendana Kupang pada akhir tahun 2018. “Gubernur Laiskodat mengatakan bahwa maraknya persoalan Human Trafficking di NTT karena Ketololan pemimpinnya dan dirinya siap disebut “Gubernur Tolol” jika angka kasus Human Trafficking masih tinggi di NTT,” ungkap Alexius.

    Angka kematian korban trafficking di NTT yang sudah mencapai 105 orang ini ditahun 2019 ini, jelasnya, tentu sudah cukup untuk kemudian gubernur dikatakan gagal dalam menangani persoalan Human Trafficking di NTT. “Dan apa yang dikatakannya dalam Kuliah umum itu sudah dengan sendirinya layak untuk disematkan kepadanya,” tandas Alexius.

    Gubernur NTT, paparnya, mesti melihat persoalan tersebut sebagai persoalan yang serius dan menjadi fokus perhatian yang utama. “Terlepas dari para TKI yang meninggal itu berstatus Legal dan Ilegal satu hal yang pasti bahwa keberangkatan mereka keluar negeri itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka didalam negeri khususnya di NTT,” tulis Alexius.

    Hal itu, lanjutnya, bisa terlihat meningkatnya angka kematian TKI asal NTT dalam waktu yang bersamaan indeks pembangunan di NTT pun sangat rendah.

    Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukan angka kemiskinan di NTT sebesar 21,09% meningkat 0,06% dibanding tahun 2018. Angka pengangguran dari tahun 2018 sebesar 76,300 meningkat 78.500 pada 2019.

    Angka stunting di NTT, tulis PMKRI masih sangat tinggi yaitu 42,6%. “Fakta ini tidak bisa terbantahkan dan untuk itu kami tegaskan pmerintah provinsi mesti melihat dan mencari solusi penanganan Human Traficking ini dari akar persoalannya yaitu mengentaskan kesenjangan sosial,” tegas Alexius. (cn/*)
    Komentar

    Tampilkan

    No comments:

    Terkini