• Jelajahi

    Copyright © Citra Nusa Online

    Iklan

    Iklan

    Pemprov NTT Langar Perda Dalam Alokasi Anggaran Siluman Rp 60 M

    PT Mitratin Group
    Wednesday, June 12, 2019, June 12, 2019 WIB Last Updated 2019-06-12T06:08:28Z



    Kupang, citranusaonline.com - Pergeseran Siluman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT dinilai Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenghara Timur (NTT) sebagai pelanggaran serius terhadap Praturan Daerah (Perda) APBD NTT Tahun Angharan 2019. 

    Demikian dikatakan Fraksi Partai Demokrat dalam Pemandangan Umum terhadap Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD NTT Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD NTT, Selasa (11/6/19).

    Menurut Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, upaya memindahkan lokasi program atau kegiatan saja sudah merupakan pelanggaran Perda yang serius. 

    "Apalagi pergeseran Siluman yang mengubah program atau kegiatan yang telah ditetapkan tanpa dibahas dan ditetapkan melalui prosedur yang benaf dalam tata kelola pemerintahan ini," tandas Juru Biicara Fraksi Partai Demokrat Reni Marlina Un dalam rapat Paripurna DPRD NTT.

    Karena itu, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk menghentikan pelaksanaan program dan kegiatan senialai Rp 60 milyar tersebut. "Di mata Fraksi Demokrat, fenomena ini adalah pelanggaran dan harus dihentikan," tegas Reni. 
    Bagi Fraksi Partai Demokrat, pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD harus dapat dibedakan dengan keuangan perusahaan. "Kita mengolah mengolah dan bertanggung jawab terhadap keuangan rakyat, bukan keuangan perusahaan atau pribadi," kritik Fraksi Partai Demokrat dalam Pemandangan Umum-nya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mengungkapkan adanya pergeseran anggaran siluman dalam APBD NTT tahun 2019 dengan nilai lebih dari Rp 60 milyar. Pergeseran Siluman itu terjadi antara lain pada kegiatan segmen jalan provinsi di selatan Pulau Sumba yang mengalami pengurangan sekitar Rp 28 Mp ilyar. 

    Namun terjadi penambahan anggaran sekitar Rp 30 milyar pada kegiatan segmen jalan Bokong - Lelogama di Kabupaten Kupang. Bahkan muncul kegiatan baru berupa pembangunan jalan Poros Tengah Pulau Semau senilai lebih dari Rp 10 milyar tanpa pembahasan dan persetujuan DPRD NTT. (sf/ian)
    Komentar

    Tampilkan

    No comments:

    Terkini