• Jelajahi

    Copyright © Citra Nusa Online

    Iklan

    Iklan

    Dewan Bongkar Kebohongan Pemprov NTT di Jalan Bokong-Lelogama Rp 185 M

    PT Mitratin Group
    Thursday, July 4, 2019, July 04, 2019 WIB Last Updated 2019-07-04T02:10:59Z
    Ketua FPD DPRD NTT, Winston Rondo

    Kupang, citranusaonline.com
    - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membongkar kebohongan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tentang alasan dan dasar hukum pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT untuk pembangunan ruas Jalan Bokong - Lelogama senilai Rp 185 milyar.

    Kebohongan itu terbongkar dalam rapat Gabungan Komisi DPRD NTT untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT soal Pergeseran/peggurangan anggaran sekitar Rp 28 Milyar dari ruas jalan selatan Kabupaten Sumba Timur untuk ditambahkan ke ruas jalan Bokong-Lelogama sekitar Rp 30 milyar, Rabu (3/7/19).

    "Tidak benar kalau pembangunan dan pelebaran jalan Bokong-Lelogama untuk menunjang Wisata Langit Gelap dan pembangunan observatorium (teropong bintang, red) di Gunung Timau. Sebab ruas jalan itu tidak menghubungkan lokasi pembangunan observatorium. Jarak Lelogama ke lokasi pembangunan observatorium itu masih berjarak sekitar 30 km. Bagaimana bisa angkut alat berat dan peralatan ke lokasi pembangunan melalui jalan itu," ujar Winston Rondo.

    Selain itu, kata Winston, walaupun jalan Bokong-Lelogama dibangun dengan diskresi/kebijakan Gubernur NTT, namun jalan tersebut masih menjadi milik/aset Pemkab Kupang. "Jadi untuk pelebaran dari 4,5 m menjadi 5,5 m, perpanjangan dan pemeliharaannya menjadi urusan Kabupaten Kupang. Lagipula pelebaran jalan diperlukan jika terjadi kemacetan karena kepadatan arus lalu lintas," jelasnya.

    Jika alasannya untuk Observatorium, juga bukan alasan yang tepat. "Observatarium itu juga dibangun bertahap dari tahun 2020 -2023 dan lokasinya juga tidak terhubung dengan jalan itu. Jadi belum diperlukan pelebaran, kecuali untuk sapi yang lewat," katanya.

    Kebohongan lain juga dibongkar anggota Komisi DPRD NTT, Leonardus Lelo tentang dasar hukum yang menjadi acuan pergeseran anggaran yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD NTT tersebut. Menurut Lelo, sesuai penjelasan Pemprov NTT yang diwakili Sekda NTTM Ben Polo Maing, bahwa yang menjadi dasar hukum pergeseran anggaran itu adalah Permendagri No. 13 Tahun 2011 Pasal 160.

    "Itu tidak benar. Pasal ini merupakan kelanjutan dan bagian tak terpisahkan dari Pasal 154 yang mengatakan pergeseran anggaran dapat dilakukan untuk hal-hal force major (darurat, red) dengan persetejuan DPRD. Jadi Pasal 160 itu hanya bisa dilakukan jika syarat pada pasal 154 Permendagri No. 13 Tahun 2011 itu terpenuhi. Jadi pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPRD itu tetap melanggar aturan dan melawan aturan," tandas Lelo.

    Sebelumnya, dalam rapat itu, Pemprov NTT melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Ben Polo Maing telah menjelaskan bahwa jalan Bokong-Lelogama berstatus jalan kabupaten yang kemudian ditetapkan dengan kebijakan Diskresi oleh Gubernur NTT, Viktor Laiskodat untuk dibangun. Alasan pembangunan jalan milik Kabupaten Kupang tersebut, jelas Polo Maing,

    Bahwa penambahan anggaran itu, kata Polo Maing, tidak menambah panjang jalan tetapi menambah lebar jalan dari 4,5 meter menjadi 5,5 meter. "Karena penambahan lebar jalan itulah maka terjadi penambahan dana. Dan karena penambahan dananya cukup besar maka digeser dari kegiatan yang juga nilainya besar dari Sumba Timur," jelas Polo Maing.

    Sementara itu menurut PLT. Kadis PUPR NTT yang diminta untuk memberikan penjelasan teknis, menjelaskan, pelebaran dibutuhkan untuk mobilitas peralatan berat dan bahan bangunan. "Karena itu, perlu menambah lebar jalan," ujarnya.

    Seperti disaksikan media ini, rapat tersebut sempat alot karena beberapa anggota dewan mempertanyakan ketidakhadiran 2 orang Pimpinan Dewan, yakni Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dan Wakil Ketua, Yunus Takandewa. Juga ketidakhadiran pimpinan dan anggota Komisi IV dalam Rapat Gabungan Komisi tersebut. Satu-satunya anggota Komisi IV yang hadir dalam rapat itu adalah Agustinus Lobo (Fraksi PAN). (cn/ian)
    Komentar

    Tampilkan

    No comments:

    Terkini