• Jelajahi

    Copyright © Citra Nusa Online

    Iklan

    Iklan

    Polda NTT Terima Hibah Uang Rp 10 M, Kejati Tolak 5 M Karena Langgar Aturan

    PT Mitratin Group
    Wednesday, July 24, 2019, July 24, 2019 WIB Last Updated 2019-07-24T14:39:29Z
    PPKAD/Kepala BKD NTT, Zakarias Moruk 

    Kupang, citranusaonline.com
     – Kepolisian Daerah (Polda) NTT telah menerima hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sebanyak Rp 10 Milyar pada April 2019 lalu. Sedangkan Kejaksaan Tinggi NTT menolak hibah dalam bentuk uang dari Pemprov NTT karena melanggar aturan.
    Berdasarkan investigasi media ini, Pemprov NTT mengalokasikan bantuan hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal pada tahun anggaran 2019 sebanyak Rp 15,850 M. Hibah tersebut antara lain diberikan kepada Polda NTT sebesar Rp 10 M dan Kejati NTT sebesar Rp 5 M.
    Polda NTT telah menerima hibah dalam bentuk uang pada April 2019 lalu. Sedangkan Kejati NTT menolak hibah dalam bentuk uang karena adanya larangan hibah uang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
    Karena itu Kejati NTT dalam suratnya tertanggal 16 April 2019 bernomor: B-592/P.3/Cpl.1/04/2019 menolak hibah dalam bentuk uang dari Pemprov NTT. Hal tersebut sesuai dengan surat Jaksa Agung Nomor: 138/Cr.109/2011, tertanggal 21 September 2019 yang melarang hibah dalam bentuk uang dari pemerimpntah daerah ke pemerintah pusat/instansi vertikal.
    Karena itu, Kejati NTT meminta hibah tersebut diubah dalam bentuk rehabilitasi 21 unit rumah dinas milik Kejati NTT. Rumah dinas tersebut berada di Kompleks Kejati NTT Jln. Polisi Militer dam juga rumah dinas Kajati dan Wakajati NTT di Jln. Urip Sumaharjo Kota Kupang.
    Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk yang dikonfirmasi Senin (22/7/19) siang usai rapat Komisi DPRD NTT, membenarkan adanya hibah Pemrov kepada instansi bertikal.
    “Hibah untuk Polda sudah dicairkan sekitar Bulan Maret-April 2019. Sedangkan Kejati menolak hibah dalam bentuk uang dan meminta untuk diubah dalam bentuk rehab rumah dinas,” ujar Moruk.
    Namun Moruk mengelak menyebutkan angka pastinya. “Kalau angka pastinya saya tidak hafal,” katanya.
    Sementara Kepala seksi Penerangan Umum (Kasipenkum) Kejati NTT, Abdul Hakim yang dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu di ruang kerjanya menjelaskan, Kejati NTT menolak hibah dalam bentuk uang senilai Rp 5 M tersebut.
    “Kami menolak hibah dalam bentuk uang karena hibah dalam bentuk uang dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal dilarang karena melanggar aturan,” ujar Hakim.
    Menurut Hakim, hibah dari pemerintah daerah ke instansi vertikal hanya boleh dalam bentuk barang. Antara lain hibah tanah, kendaraan dan gedung.
    Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov NTT memberikan hibah dalam bentuk uang kepada Kejati NTT senilai Rp 5 M. Namun Kejati NTT menolak hibah uang tersebut dan meminta dalam bentuk rehabilitasi 21 unit rumah dinas. (cn/ian)
    Komentar

    Tampilkan

    No comments:

    Terkini