• Jelajahi

    Copyright © Citra Nusa Online

    Iklan

    Iklan

    Dipaksakan, Dakwaan Jaksa Kasus NTT Fair Jadi Ngawur

    PT Mitratin Group
    Monday, September 30, 2019, September 30, 2019 WIB Last Updated 2021-07-22T09:53:34Z
    Rusdinur, SH, MH

    Kupang, Citra Nusa - Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) NTT, YA, dinilai tidak jelas, mengada-ada dan ngawur serta terkesan dipaksakan untuk dapat menjerat terdakwa secara hukum.

    Penilaian tersebut dikemukakan Kuasa Hukum YA, Rusdinur, SH, MH kepada wartawan setelah penundaan sidang perdana (pembacaan dakwaan, red) kasus tersebut di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin (29/9/19).

    “Setelah saya lihat sepintas, isi dakwaan JPU terhadap klien kami tidak jelas dan ngawur. Terkesan dipaksakan dengan membuat cerita atau kronologis kasus yang mengada-ada. Dan itu, justru tidak menunjukan keterlibatan klien kami sama sekali,” ungkap Rusdinur.

    Rusdinur menjelaskan, banyak kejanggalan dalam dakwaan JPU terhadap kliennya. “Isi dakwaan terhadap klien kami sepertinya hanya di-copy-paste dari terdakwa lain. Ini menunjukkan bahwa JPU sangat tidak profesional,” kritik Rusdinur.

    Menurut Rusdinur, jaksa bingung dalam memaparkan keterlibatan kliennya. Perbuatan yang diceritakan JPU dalam dakwaan terhadap kliennya, justru menceritakan perbuatan terdakwa lain.
    “JPU bingung bagaimana menjerat klien saya sehingga mendakwa klien saya dengan pasal berlapis dan mengarang-ngarang cerita. Seolah-olah perbuatan itu dilakukan klien saya," ujarnya sambil menggelengkan kepala.

    Padahal, lanjut Rusdinur, perbuatan tersebut jelas-jelas dilakukan terdakwa lain dalam kasus tersebut. "Itu bukan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab klien kami. Dakwaan ini aneh dan mengada-ada,” kritiknya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa penyudik Kejati NTT telah melimpahkan berkas dan tersangka (P21) kasus NTT Fair ke Kejari Kupang untuk dituntut di Pengadilan Tipikor Kupang.

    Kuasa hukum HP, Samuel Haning menilai jaksa penyidik Kejati NTT melakukan kriminalisasi terhadap KUHAP dalam memproses hukum kasus tersebut.

    Sementara itu, BPB RI Perwakilan NTT dalam LHP-nya tidak menemukan adanya kerugian negara dalam proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair. BPK RI hanya menemukan adanya kelebihan pembayaran sekitar Rp 1,5 M dan denda keterlambatan sekitar Rp 1,2 M.

    Sedangkan jaminan pelaksanaan sekitar Rp 2,6 M telah dibayar PT Jamkrida NTT ke kas daerah. Selain itu, jaksa penyidik Kejati NTT telah menarik kembali dana sekitar Rp 2,2 M dari beberapa tersangka. (cn/tim)
    Komentar

    Tampilkan

    No comments:

    Terkini